Dalam proses mediasi perkara 173/Pdt.G/2025/PA.Sim, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Simalungun Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, S.Pd.I., M.A., CPM.berhasil memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian pada Selasa (25/02/2025) di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Simalungun

Dalam proses mediasi tersebut, mediator non hakim mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan menerapkan tahapan-tahapan proses mediasi sesuai ketentuan. Proses mediasi berjalan dengan lancar dan berujung keberhasilan, dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan mencabut perkara di Pengadilan Agama Simalungun.

Pengadilan Agama Simalungun sendiri saat ini memiliki empat orang mediator non hakim tersertifikasi yang turut membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Simalungun. Semoga keberhasilan mediasi hari ini terus berlanjut dan kedepannya semakin banyak perkara yang berakhir damai di Pengadilan Agama Simalungun. (PTIP)

Pengadilan Agama Simalungun melaksanakan Public Campaign pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Selasa (25/02/2024). Public Campaign merupakan satu di antara program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya sebagai komitmen dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang merupakan agenda rutin Pengadilan Agama Simalungun ini diikuti oleh ketua, wakil ketua, hakim, pejabat fungsional dan struktural serta pegawai Pengadilan Agama Simalungun. Adapun Public Campaign kali ini dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda namun masih dalam lingkungan kantor PA Simalungun.

Public Campaign diawali dengan briefing yang dipimpin oleh Ketua PA Simalungun Baginda, S.Ag., M.A. dan Wakil Ketua Asri Handayani, S.H.I., M.E. Dalam briefing, Ketua menyampaikan bahwa aksi Public Campaign dilakukan dalam rangka mensosialisasikan dan menunjukkan komitmen kuat PA Simalungun dalam menerapkan Pembangunan Zona Integritas di wilayah hukum PA Simalungun.  Briefing dilanjutkan Wakil Ketua yang menjelaskan mengenai teknis pelaksaaan kegiatan Public Campaigin. Tak lupa Wakil Ketua juga membagi peserta menjadi dua tim yang akan melaksanakan Public Campaign di ruang tunggu PTSP dan pintu masuk kantor PA Simalungun.

Public Campaign di Ruang PTSP dipimpin oleh Ketua Baginda dan Agen Perubahan Anawiyah, S.Ag. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum PA Simalungun bahwa berperkara di Pengadilan Agama Simalungun dapat dilakukan dengan cepat, mudah, berbiaya ringan serta telah bebas dari praktik KKN, gratifikasi dan pungli. Oleh sebab itu, beliau berharap masyarakat terbiasa mengikuti prosedur layanan yang berlaku di PA Simalungun tanpa tergiur iming-iming dari siapapun yang dapat mempercepat proses layanan dari yang semestinya. “Saya berharap masyarakat yang datang ke PA Simalungun dapat mendukung pembangunan zona integritas di PA Simalungun dengan tidak memberikan gratifikasi atau hadiah dalam bentuk apapun juga,” ujar beliau. “Kalaupun Bapak/Ibu merasa puas dengan pelayanan di PA Simalungun, cukup ucapkan terima kasih tanpa memberikan apapun kepada aparatur PA Simalungun,” tambah beliau.

Adapun Public Campaign di pintu masuk kantor PA Simalungun dipimpin oleh Wakil Ketua Asri Handayani, S.H.I., M.E. Pada kesempatan tersebut, wakil ketua menyampaikan kepada para pihak yang datang bahwa mereka telah memasuki Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Segala pungutan dan bayaran diluar yang telah diinformasikan di bagian PTSP PA Simalungun dilarang keras,” ujar beliau. “Apabila ada seseorang yang mengatasnamakan Pengadilan Agama Simalungun meminta sejumlah uang diluar biaya yang ditetapkan, mohon abaikan dan segera laporkan kepada kami,” pesan beliau.

Kegiatan Public Campaign tersebut berjalan dengan lancar dan masyarakat yang hadir pada kesempatan tersebut terlihat sangat antusias meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi. Dan sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan Public Campaign ini, Pengadilan Agama Simalungun juga memberikan stiker anti korupsi, serta souvenir kepada masyarakat yang beruntung.

Selain dalam rangka mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas di PA Simalungun, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai pengingat bagi pegawai PA Simalungun bahwasanya dalam bekerja melayani masyarakat harus mengutamakan integritas dan profesionalisme. (PTIP)

Simalungun. 21 Februari 2025. Wakil Ketua Pengadilan Agama Simalungun Asri Handayani, S.H.I., M.E., Hakim Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn. dan Panitera H. Hasbin, S.H. mengikuti webinar Dialog Yudisial antara the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring di ruang Media Center PA Simalungun. Kegiatan tersebut mengusung tema “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin”.

Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H., dalam sambutannya Dirjen Badilag memberikan apresiasi kepada AIPJ2 dan FCFCOA yang telah berperan aktif mendampingi peradilan agama selama 20 tahun dengan saling bertukar pengetahuan dan pengalaman antara Family Court di Australia dan Pengadilan Agama di Indonesia. Selain daripada itu, Dirjen Badilag juga dalam sambutannya mengajak pemangku kepentingan di lintas sektoral dapat bekerjasama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, “mari kita bersama-sama saling berkontribusi, melakukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga upaya pencegahan perkawinan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dapat terlaksana dengan baik” ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pidato oleh Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Justice Elizabeth Boyle terkait isu Pencegahan Perkawinan anak Melalui Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penanganan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Pada kesempatan tersebut disajikan data penanganan perkara  dispensasi kawin dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Ditjen Badilag dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama. Dialog yudisial tersebut berjalan dengan lancar dan ditutup dengan sesi tanya jawab. (PTIP)

Jakarta. Ketua Pengadilan Agama Simalungun Baginda, S.Ag., M.H. menghadiri acara Pameran Kampung Hukum 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI pada Selasa (18/02/2025). Acara Pameran Kampung Hukum yang mengusung tema “Dengan Integritas Peradilan Berintegritas” resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Sunarto, S.H., M.H.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa pameran Kampung Hukum bertujuan untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program-program, kinerja, serta citra Mahkamah Agung RI. Selain itu, pameran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang sistem hukum Indonesia dan memperkenalkan berbagai lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Para pengunjung pada acara ini juga dapat mendatangi berbagi stan diantaranya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, Badan Urusan Administrasi, hingga berbagai lembaga lainnya, seperti MPR, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Simalungun-13 Februari 2025. Pengadilan Agama Simalungun menerima empat penghargaan kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Medan. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pengadilan Agama Simalungun pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2025

Adapun penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Simalungun antara lain::

1. Terbaik I Kelengkapan Data dan E-Doc SIKEP
2. Terbaik I Pengelolaan Website
3. Terbaik II Penyerapan Anggaran DIPA 01
4. Terbaik III Pemanfaatan Kinerja Pelayanan Gugatan Mandiri

Selamat kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Simalungun atas raihan prestasi diatas. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Simalungun untuk mempertahankan bahkan lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. (PTIP)