Simalungun, 3 Juli 2026 – Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H., memimpin rapat terbatas bersama unsur pimpinan dan tim pengelola anggaran dalam rangka penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III DIPA 04. Rapat dilaksanakan pada Kamis (3/7/2026) di Ruang Ketua Pengadilan Agama Simalungun.

Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, serta tim pengelola anggaran. Pembahasan difokuskan pada penyusunan RPD Triwulan III DIPA 04, khususnya untuk anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) dan pelaksanaan sidang di luar gedung sebagai bagian dari upaya mendukung optimalisasi layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Sebelum rapat pimpinan dilaksanakan, tim pengelola anggaran terlebih dahulu mengadakan rapat teknis di Ruang Sekretaris. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Anawiyah, S.Ag., didampingi Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Syahril, S.H., M.H., serta Pengelola Anggaran, Rahmat Putra, S.T. Rapat teknis ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi kebutuhan anggaran, menyusun proyeksi penyerapan, serta menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat bersama pimpinan.

Dalam rapat terbatas tersebut, Ketua Pengadilan Agama Simalungun menekankan pentingnya penyusunan RPD yang cermat, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan riil satuan kerja. Perencanaan yang baik diharapkan dapat mendukung penyerapan anggaran secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program pembebasan biaya perkara (prodeo) dan sidang di luar gedung dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Simalungun terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sinergi antara pimpinan dan tim pengelola anggaran diharapkan mampu menghasilkan perencanaan anggaran yang berkualitas serta mendukung tercapainya target kinerja satuan kerja pada Tahun Anggaran 2026. (PTIP)