Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah dalam tenggang waktu :

14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;

30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).

Panitera memberitahukan adanya permoho nan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syari'ah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah sya ri'ah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

Pengadilan agama/mahkamah syari'ah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :

Untuk perkara cerai talak :

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;

Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi membuat Penetapan Maje lis Hakim yang akan memeriksa berkas;

Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis;

Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis;

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi;

Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;

Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.