Kamis (16/02/2023), Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Agama (PA) Simalungun hadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Marihat Room, Gedung Baru Lt. 5 Hotel Sapadia.

Diawali dengan Pembukaan oleh Master of Ceremony (MC) dan pembukaan acara oleh sekretaris Daerah (SEKDA) Kab. Simalungun Drs. Esron Sinaga, M.Si. “FGD digelar guna tersedianya Data yang akurat, valid dan akuntabel oleh Badan Pusat Statistik, bukan hanya di Kab. Simalungun saja namun juga BPS di daerah lainnya. Sehingga data yang kita lihat di website BPS telah terkonfirmasi benar dan nyata,” terang SEKDA Kab. Simalungun dalam pembukaannya.

Dalam kegiatan tersebut, BPS memberikan penghargaan bagi 3 perangkat daerah/instansi yang memberikan respon tercepat dalam menindaklanjuti permintaan data oleh BPS. Mereka adalah Pengadilan Agama Simalungun, Sekretariat DPRD Kab. Simalungun, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kab. Simalungun.

“Terimakasih kepada BPS Kab. Simalungun yang telah memberikan penghargaan kepada PA Simalungun. Ini merupakan wujud PA Simalungun memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui transparansi data yang kami berikan kepada BPS Kab. Simalungun. Dengan transparansi data ini, PA Simalungun telah memberikan pelayanan dari sektor penyediaan data yang transparan,” tukas Kasubbag PTIP PA Simalungun.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Penanggung Jawab pengisian data atau personel yang menangani data Statistik sektoral pada instansi yang diundang oleh BPS Kab. Simalungun.

Selasa (14/02/2023), Ketua Pengadilan Agama Simalungun Y.M. Nuzul Lubis, S.H.I., M.A. menghadiri Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Persiapan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 dan Kegiatan Simulasi serta Persiapan Pengisian Indikator KLA tahun 2023. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun Pamatang Raya.

Kegiatan tersebut diadakan sebagai upaya untuk mencapai Penghargaan Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Simalungun. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pengadilan Agama Simalungun juga berharap inovasi Biling Simaranak (Bimbingan Konseling Simalungun Ramah Anak) menjadi salah satu produk yang dapat membantu PPPA Kab. Simalungun dalam tugas pokoknya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Apel senin pagi (13/02/2023), Bertindak sebagai pimpinan apel Sekretaris Pengadilan Agama (PA) Simalungun Anawiyah, S.Ag, dan Komandan apel PPNPN PA Simalungun Wismoyo Aris Munanda, A.Md. dihadiri oleh seluruh aparatur PA Simalungun beserta siswa/i peserta PKL.

“Salah satu komitmen bersama Pengadilan Agama Simalungun adalah Bermartabat dan Berakhlak Baik. Ini merupakan wujud tafsiran dari pimpinan PA Simalungun yang terdahulu untuk mewujudkan Pengadilan Agama Simalungun Yang Agung,” tegas sekretaris kelas IB itu. Tidak mungkin kita dapat mewujudkannya tanpa memiliki martabat dan akhlak yang baik. hal itu dapat diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke kantor PA Simalungun. Dengan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) 5S, 5R I N.

Jadi marilah berikan pelayanan terbaik secara bermartabat dan berakhlak yang baik. Dengan begitu Pengadilan Agama Simalungun yang Agung akan terwujud. SIAPA KITA…??!! PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN MANTAP DAN JAYA.

Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB yang diwakili oleh Bendahara Muhammad Iqbal Afandi, S.H. dan Rahmat Putra, S.T. menghadiri Kegiatan Sosialisasi Integrasi NIK-NPWP dan Pembuatan Bukti Potong1721-A2 bagi Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pematangsiantar, Kamis (09/02/2023) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pematangsiantar. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari surat KPP Pematangsiantar Nomor UND-18/KPP.2604/2023 pada tanggal 3 Februari 2022.

Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan sehubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dalam rangka pemutakhiran data mandiri atau integrasi NIK-NPWP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Master of Ceremony (MC) yang dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar Muhammad Faisal Artjan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh dua orang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar yang memberikan materi mengenai pembuatan bukti potong pajak melalui e-bupot dan integrasi dan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri. Kegiatan kemudian ditutup dengan diadakannya sesi konsultasi bagi peserta yang ingin dibantu untuk melakukan validasi sehubungan dengan integrasi NIK dan NPWP. (PTIP)

Selasa pagi (07/02/2023) Sekretaris Mahkamah Agung RI (SEKMA-RI) mengundang seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama dalam surat SEKMA No. 312/SEK/HM.01.1/2/2023 untuk menghadiri Sidang Paripurna Khusus pada hari Selasa, 07 Februari 2023 pukul 09.00 melalui kanal Youtube Resmi Mahkamah Agung RI.

Dalam Sidang Paripurna Khusus ini diagendakan Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Yudisial jabat oleh Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH yang telah pensiun pada Februari 2023. Ada 4 kandidat calon Waka Bidang Yudisial yaitu : (1) Dr. Sunarto, S.H., M.H. (2) Dr. Yulius, S.H., M.H. (3) Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. (4) Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.

Dari hasil Pemilihan ini Dr. Sunarto terpilih sebagai Waka Bidang Yudisial dengan jumlah 27 suara sedangkan Dr Yulius 12 suara, Dr. H. Haswandi 3 suara, dan Prof. Dr. Surya Jaya meraih 2 suara. Ketua PA Simalungun Y.M. Nuzul Lubis, S.H., M.A. mengucapkan selamat kepada Wakil Ketua terpilih. “Saya Atas Nama Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB mengucapkan Selamat Kepada Y.M. Dr. Sunarto yang terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. Semoga di bawah kepemimpinan beliau sebagai wakil ketua Bidang Yudisial, memberikan inovasi serta perubahan dalam proses percepatan penyelesaian perkara”, ucap ketua PA Simalungun.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Hakim Agung yang terpilih akan menjabat jabatan ini selama lima tahun sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.