Mengacu kepada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaduan (Whistleblowing System), prosedur pengaduan : 

A.   Disampaikan secara Tertulis

  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
  3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, Petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B.   Menyebutkan Informasi yang Jelas

  • Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    • Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    • Perbuatan yang dilaporkan;
    • Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    • Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  • Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

C.   Tata Cara Pengiriman

  • Pengaduan ditujukan kepada:
    • Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
    • Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  • Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata ”PENGADUAN pada Pengadilan” pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

 

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Simalungun
   
A Secara Lisan
  1. Melalui telepon 0622-7551665 yakni pada jam kerja mulai pukul 08.00 s/d pukul 16.30 WIB
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Simalungun Jln. Asahan Km. 3 Nagori Pamatang Simalungun, Kec Siantar Kab. Simalungun
     
B Secara Tertulis
  1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Simalungun dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile 0622-7551665 atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Simalungun Jln. Asahan Km. 3 Nagori Pamatang Simalungun, Kec Siantar Kab. Simalungun
  2. Melalui email Pengadilan Agama : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan
     
Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Simalungun
     
  1. Pengadilan Agama Simalungun akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
  2. Pengadilan Agama Simalungun akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
  3. Pengadilan Agama Simalungun akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
  4. Pengadilan Agama Simalungun hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor
  • duka_ibu_dasma_new.png
  • Duka_Ichsan.png
  • Header_bawah_MI.jpg
  • Ibunda_Kak_Dian.png
  • ucapan_ketua_arif_2021.png
  • ucapan_waka_I_B_diana_.png